Papua Nugini atau
Papua Guinea Baru adalah sebuah
negara yang terletak di bagian timur
Pulau Papua dan berbatasan darat dengan Provinsi
Papua (
Indonesia) di sebelah barat. Benua
Australia di sebelah selatan dan negara-negara
Oseania berbatasan di sebelah selatan, timur, dan utara. Ibu kotanya, dan salah satu kota terbesarnya, adalah
Port Moresby.
Papua Nugini adalah salah satu negara yang paling bhinneka di Bumi,
dengan lebih dari 850 bahasa lokal asli dan sekurang-kurangnya sama
banyaknya dengan komunitas-komunitas kecil yang dimiliki, dengan
populasi yang tidak lebih dari 6 juta jiwa. Papua Nugini juga salah satu
negara yang paling luas wilayah perkampungannya, dengan hanya 18%
penduduknya menetap di pusat-pusat perkotaan.
[3]
Negara ini adalah salah satu negara yang paling sedikit dijelajahi,
secara budaya maupun geografis, dan banyak jenis tumbuhan dan binatang
yang belum ditemukan diduga ada di pedalaman Papua Nugini.
[4]
Sebagian besar penduduk menetap di dalam masyarakat tradisional dan menjalankan sistem
pertanian
sederhana yang hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
Masyarakat dan marga ini memiliki beberapa pengakuan tersirat di dalam
kerangka undang-undang dasar negara Papua Nugini. Undang-Undang Dasar
Papua Nugini (Pembukaan 5(4)) menyatakan harapan bagi
kampung dan komunitas tradisional untuk tetap menjadi satuan kemasyarakatan yang lestari di Papua Nugini,
[5]
dan untuk langkah-langkah aktif yang diambil untuk melestarikannya.
Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nugini telah memberlakukan beberapa
undang-undang di mana sejenis "
Tanah ulayat" diakui, artinya bahwa tanah-tanah tradisional
pribumi
memiliki beberapa landasan hukum untuk memproteksi diri dari campur
tangan kaum pendatang yang bertindak berlebihan. Tanah ulayat ini
disebutkan melingkupi sebagian besar tanah yang dapat digunakan di
negara ini (sekitar 97% seluruh daratan);
[6]
tanah yang dapat diolah oleh kaum pendatang bisa saja berupa milik
perseorangan di bawah syarat pinjaman dari negara atau tanah milik
pemerintah.
Geografi negara Papua Nugini beragam dan di beberapa tempat sangat kasar. Sebuah barisan pegunungan memanjang di
Pulau Papua, membentuk daerah
dataran tinggi yang padat penduduk.
Hutan hujan yang padat dapat ditemukan di
dataran rendah dan daerah
pantai. Rupa bumi yang sedemikian telah membuatnya menjadi sulit bagi pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur
transportasi. Di beberapa daerah,
pesawat terbang adalah satu-satunya modus transportasi. Setelah diperintah oleh tiga kekuatan asing sejak 1884, Papua Nugini
merdeka dari
Australia pada tahun 1975. Kini Papua Nugini masih menjadi bagian dari
dunia persemakmuran. Banyak penduduk hidup dalam kemiskinan yang cukup buruk, sekitar sepertiga dari penduduk hidup dengan kurang dari
US$ 1,25 per hari.
[7]
Sejarah
Manusia yang menetap di Papua Nugini diduga dimulai sejak 50.000 tahun yang lalu. Penduduk kuno ini mungkin berasal dari
Asia Tenggara, sementara mereka yang berasal dari
Afrika
telah hadir sejak 50.000 hingga 70.000 tahun yang lalu. Pulau Papua
adalah salah satu benua pertama setelah Afrika dan Eurasia yang dihuni
oleh manusia modern, dengan migrasi pertama pada waktu kurang lebih sama
dengan yang di Australia. Pertanian dikembangkan secara mandiri di
dataran tinggi Pulau Papua sekitar 7.000 SM, membuatnya menjadi salah
satu dari sedikit daerah domestikasi tanaman asli di dunia. Migrasi
utama penutur
bahasa Austronesia datang ke daerah pantai sekitar 2.500 tahun yang lalu, dan ini berkorelasi dengan pengenalan
tembikar,
babi, dan teknik-teknik memancing tertentu. Baru-baru ini, sekitar 300 tahun yang lalu,
ubi jalar masuk Pulau Papua, yang telah diperkenalkan ke
Maluku dari
Amerika Selatan oleh kekuasaan kolonial dominan lokal,
Portugal.
[8] Panen
ubi jalar
yang meningkat telah mentransformasi pertanian tradisional secara
radikal; ubi jalar menggantikan sebagian besar bahan pokok sebelumnya,
talas, dan memberikan peningkatan yang signifikan pada populasi di dataran tinggi.
Pemikul tandu Papua membawa Tentara Darat AS yang terluka dari garis
depan Buna, berhenti sejenak untuk beristirahat bersama para prajurit di
bawah naungan kebun kelapa, menuju rumah sakit di bagian belakang.
Orang Barat hanya sedikit mengetahui pulau ini hingga abad ke-19,
meskipun para saudagar dari Asia Tenggara telah mengunjungi Pulau Papua
sejak 5.000 tahun lalu untuk mengoleksi bulu dan rambut
Cendrawasih,
[9] dan para penjelajah berkebangsaan Spanyol dan Portugis telah menemukannya pada abad ke-16 (tahun 1526 dan 1527 oleh
Jorge de Menezes). Nama negara ini yang memberi kesan ganda dihasilkan dari sejarah administratifnya yang kompleks sebelum kemerdekaan. Kata
papua diturunkan dari
pepuah kata dari
bahasa Melayu yang menggambarkan rambut orang Melanesia yang keriting, dan "New Guinea" (
Nueva Guinea) adalah nama yang
digulirkan oleh penjelajah dari
Imperium Spanyol,
Yñigo Ortiz de Retez,
yang pada tahun 1545 mencatat kemiripan orang-orang Papua dibandingkan
dengan orang-orang yang pernah dilihatnya di sepanjang pesisir
Guinea,
Afrika.
Paro utara negara ini dikuasai
Jerman pada tahun 1884 sebagai
Nugini Jerman. Selama
Perang Dunia I,
wilayah itu diduduki Australia, yang telah mulai memerintah Nugini
Britania, yaitu bagian Selatan, dengan mengembalikan nama semulanya
menjadi Papua pada tahun 1904. Setelah Perang Dunia I, Australia diberi
mandat untuk memerintah bekas Nugini Jerman oleh
Liga Bangsa-Bangsa.
Sebaliknya, Papua dianggap sebagai Wilayah Eksternal Persemakmuran
Australia, meskipun secara hukum masih milik Britania, sebuah isu yang
penting bagi sistem hukum negara itu pasca-kemerdekaan 1975. Perbedaan
dalam status hukum memberikan arti bahwa
Papua dan
New Guinea memiliki pemerintah yang sepenuhnya terpisah, yang kedua-duanya dikendalikan oleh Australia.
Kampanye Nugini
(1942-1945) adalah salah satu kampanye militer besar pada Perang Dunia
II. Hampir 216.000 tentara darat-laut-udara Jepang, Australia, dan
Amerika tewas selama Kampanye Nugini.
[10] Dua teritori dipadukan menjadi
Teritori Papua dan Nugini setelah
Perang Dunia II, yang kemudian disederhanakan menjadi "Papua Nugini". Administrasi Papua menjadi terbuka bagi penglihatan
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi, kelembagaan tertentu
[11]
terus saja berlaku hanya di satu dari dua wilayah, masalah cukup rumit
kini berlangsung, yakni penyesuaian bekas perbatasan antara provinsi
yang saling berbatasan langsung, sehubungan dengan akses jalan dan
kelompok bahasa, sehingga undang-undang tersebut berlaku hanya pada satu
sisi dari suatu batas yang tidak lagi ada.
Kemerdekaan tanpa peperangan dari Australia, kekuatan metropolitan
de facto,
muncul pada 16 September 1975, dan tetap bertalian dekat (Australia
masih menjadi penyumbang bantuan dwipihak terbesar bagi Papua Nugini).
Sebuah pemberontakan separatis pada 1975-1976 di
Pulau Bougainville
mengakibatkan perubahan rancangan Konstitusi Papua Nugini hanya dalam
11 jam untuk memungkinkan Bougainville dan 18 distrik lain
pra-kemerdekaan Papua Nugini mendapatkan status semifederal sebagai
provinsi. Pemberontakan terulang dan merenggut 20.000 jiwa dari tahun
1988 sampai hal itu diselesaikan pada tahun 1997. Setelah pemberontakan,
Bougainville Otonom memilih Joseph Kabui sebagai presiden, tetapi ia
digantikan oleh wakilnya,
John Tabinaman. Tabinaman tetap pemimpin sampai pemilihan umum berikutnya pada bulan Desember 2008, dengan
James Tanis muncul sebagai pemenang. Kerusuhan anti-Cina, yang melibatkan puluhan ribu orang,
[12] pecah pada Mei 2009.
[13]
Politik
Papua Nugini adalah anggota
Negara-Negara Persemakmuran, dan
Ratu Elizabeth II adalah kepala negaranya. Sudah diharapkan oleh konvensi konstitusional, yang menyiapkan rancangan konstitusi, dan oleh
Australia, bahwa Papua Nugini akan memilih untuk tidak mempertahankan hubungan dengan monarki
Inggris.
Bagaimanapun, para pendirinya menganggap bahwa kaum terhormat kerajaan
menganggap bahwa negara yang baru merdeka tidak akan mampu berbicara
dengan murni melalui sistem kerajaan pribumi - sehingga sistem monarki
Inggris dipertahankan.
[14] Sang Ratu diwakili oleh
Gubernur Jenderal Papua Nugini, saat ini
Paulias Matane. Papua Nugini dan
Kepulauan Solomon
adalah dua entitas negara yang tidak biasa di antara Negara-Negara
Persemakmuran, yakni bahwa Gubernur Jenderal secara efektif dipilih oleh
badan legislatif bukan oleh cabang eksekutif, seperti di beberapa
negara demokrasi parlementer.
Kekuasaan eksekutif sebenarnya terletak pada
Perdana Menteri, yang mengepalai
kabinet. Perdana Menteri saat ini adalah Sir Michael Somare.
Parlemen nasional yang
tunggal memiliki 109 kursi, 20 di antaranya ditempati oleh para gubernur dari 19 provinsi dan
Distrik Ibukota Nasional. Calon
anggota parlemen
dipilih pada saat perdana menteri menyerukan pemilihan umum nasional,
selambat-lambatnya lima tahun setelah pemilu nasional sebelumnya. Pada
awal-awal kemerdekaan, ketidakstabilan sistem partai menyebabkan sering
terjadinya
mosi tidak percaya
di parlemen yang berakibat pada jatuhnya pemerintah masa itu dan pemilu
nasional perlu diadakan lagi, sesuai dengan konvensi demokrasi
parlementer. Dalam beberapa tahun terakhir, berturut-turut pemerintah
telah mengeluarkan undang-undang demi mencegah suara seperti itu lebih
cepat dari 18 bulan setelah pemilihan umum nasional. Ini mengakibatkan
stabilitas yang lebih besar, meskipun mungkin dengan mengurangi
akuntabilitas dari cabang eksekutif pemerintahan.
Pemilihan di Papua Nugini menarik banyak calon. Setelah kemerdekaan pada tahun 1975, anggota dipilih dengan
plurality vote system, dengan para pemenang seringkali meraih kurang dari 15% suara. Reformasi elektoral pada tahun 2001 memperkenalkan
Limited Preferential Vote, sebuah versi dari
instant-runoff voting. Pemilihan umum tahun 2007 adalah yang pertama dilakukan dengan menggunakan sistem itu.
Hukum
Parlemen berkamar tunggal menjalankan legislasi menurut cara yang
sama seperti di dalam ranah hukum lainnya, yaitu dengan memiliki
"kabinet," "pemerintah yang bertanggung jawab," atau "demokrasi
parlementer": sistem ini diajukan oleh pemerintah eksekutif kepada
legislatur, diperdebatkan, dan bila lolos, akan menjadi undang-undang
ketika rancangan itu menerima persetujuan kerajaan melalui Gubernur
Jenderal. Sebagian peraturan legislasi sebenarnya diterapkan oleh
birokrasi di bawah legislasi sebelumnya yang sudah diloloskan dan
diberlakukan oleh Parlemen.
Semua produk hukum (statuta) yang diberlakukan oleh parlemen haruslah
sesuai dengan konstitusi. Lembaga peradilan memiliki jurisdiksi untuk
mengatur kekonstitusionalan statuta, baik itu yang dipersengketakan di
hadapan mereka dan pada sebuah rujukan di mana tidak ada persengketaan,
melainkan hanya menjadi pertanyaan abstrak hukum. Hal yang tak lazim di
antara negara-negara berkembang, cabang judikatif pemerintah di Papua
Nugini cukup mandiri, dan pemerintah-pemerintah eksekutif yang silih
berganti selalu saja menghormati otoritas ini.
Hukum Umum
Papua Nugini — mengandung hukum umum Australia yang diterima pada 16
September 1975 (hari kemerdekaan), dan kemudian menjadi dasar
keputusan-keputusan lembaga peradilan Papua Nugini sendiri.
Lembaga-lembaga peradilan diarahkan oleh Konstitusi dan, kemudian,
undang-undang di bawahnya,
untuk menyerap risalah "adat" komunitas tradisional, dengan suatu
pandangan untuk menentukan adat-adat mana saja yang dianggap lazim bagi
seluruh kawasan di negara ini dan dapat saja dinyatakan sebagai bagian
dari undang-undang bawahan ini. Praktiknya, hal ini terbukti sukar
diterapkan dan seringkali diabaikan. Statuta-statuta secara luas
diterima dari jurisdiksi seberang lautan, terutama Australia dan
Inggris. Advokasi di lembaga-lembaga peradilan mengikuti pola yang
merugikan dari negara-negara lain yang menerapkan hukum umum.
Pembagian administratif
Papua Nugini dibagi menjadi empat
region,
yang bukan merupakan pembagian administratif primer melainkan cukup
signifikan di dalam banyak sendi pemerintah, perdagangan, olah raga, dan
kegiatan lainnya.
Negara ini memiliki 20 pembagian wilayah yang setara provinsi: 18
provinsi, Daerah Otonom
Bougainville dan
Distrik Ibu Kota Nasional. Tiap-tiap provinsi dibagi menjadi satu
distrik atau lebih, yang kemudian dibagi lagi menjadi satu
pemerintah lokal atau lebih.
Provinsi
[15]
adalah pembagian administratif primer di Papua Nugini. Pemerintah
provinsi adalah cabang pemerintah nasional — Papua Nugini bukanlah
federasi provinsi. Wilayah-wilayah yang setara provinsi itu adalah:
Geografi
Peta Papua Nugini
Seluas 462,840 km
2 (178,704 sq mi), Papua Nugini adalah negara terluas ke-54 di dunia.
Papua Nugini sebagian besar bergunung-
gunung (puncak tertingginya adalah
Gunung Wilhelm setinggi 4.509
meter; 14.793
kaki dan sebagian besarnya ditutupi
hutan hujan tropis, seperti halnya juga wilayah
lahan basah yang sangat luas di sekitaran
sungai Sepik dan
Fly. Papua Nugini dikelilingi oleh
terumbu karang yang turut memeliharanya.
Negara ini terletak di
Cincin Api Pasifik, pada titik tumbukan beberapa
lempeng tektonik. Terdapat sejumlah
gunung berapi yang aktif, dan ledakan gunung itu sangatlah sering.
Gempa bumi cukup lazim terjadi, kadang-kadang disertai
tsunami.
Daratan utama negara ini adalah paro timur
Pulau Papua, di mana kota-kota terbesar ada di sana, termasuk di antaranya ibukota
Port Moresby dan
Lae; pulau-pulau utama lainnya adalah
Irlandia Baru,
Britania Baru,
Manus, dan
Bougainville.
Papua Nugini adalah salah satu dari sedikit kawasan yang dekat dengan
khatulistiwa yang mengalami
hujan salju, yang hadir di titik-titik tertinggi di daratan utamanya.
Ekologi
Papua Nugini adalah bagian dari Zona Ekologi
Australasia, yang juga meliputi
Australia,
Selandia Baru, timur
Indonesia, dan beberapa kelompok kepulauan di
Pasifik, termasuk
Kepulauan Solomon dand
Vanuatu.
Secara
geologi, Pulau Papua adalah perluasan utara dari
Lempeng Indo-Australia, membentuk bagian massa daratan tunggal
Australia-Papua (juga disebut
Sahul atau
Meganesia). Pulau Papua terhubung dengan ruas Australia oleh sebuah paparan benua yang dangkal melintasi
Selat Torres, yang pada zaman lampau merupakan sebuah
land bridge — khususnya pada
Zaman es ketika
permukaan laut lebih rendah daripada zaman sekarang.
Hutan hijau Papua Nugini berhadapan dengan pemandangan yang kontras yaitu gurun pasir di
Australia
Akibatnya, banyak spesies
burung dan
mamalia
yang ditemukan di Pulau Papua memiliki pranala genetik yang dekat
dengan spesies yang berpadanan di Australia. Satu fitur yang berharga
bagi kedua-dua daratan ini adalah kehadiran beberapa spesies mamalia
marsupial, termasuk beberapa
kangguru dan
possum, yang tidak ada di tempat lain.
Banyak pulau lainnya di wilayah Papua Nugini, termasuk Britania Baru, Irlandia Baru, Bougainville,
Kepulauan Admiralty,
Kepulauan Trobriand, dan
Kepulauan Louisiade, tidak pernah terkait dengan Pulau Papua oleh
land bridge, dan mereka kekurangan banyak mamalia tanah dan burung yang tak bisa terbang yang lazim ditemui di Pulau Papua dan Australia.
Australia dan Pulau Papua adalah bagian dari adibenua kuno
Gondwana, yang mulai terpisah-pisah menjadi benua-benua yang lebih kecil pada
zaman kapur, 65-130 juta tahun lalu. Australia pada akhirnya terpisah dari
Antarktika pada kira-kira 45 juta tahun lalu. Semua daratan Australasia adalah tempat bagi
flora Antarktika, yang diturunkan dari flora Gondwana selatan, termasuk
tumbuhan runjung podocarpaceae dan
pinus araucaria, dan
nothofagus berdaun lebar.
Familia tumbuhan ini masih lestari di Papua Nugini.
Karena Lempeng Indo-Australia (yang meliputi anak benua
India, Australia, dan lantai
Samudera Indonesia di antara kedua-duanya) membujur ke utara, ia bertumbukan dengan
Lempeng Eurasia, dan tumbukan kedua-dua lempeng itu menyembulkan
Pegunungan Himalaya,
kepulauan Indonesia, dan Pegunungan Tengah Pulau Papua. Pegunungan
Tengah lebih muda dan lebih tinggi daripada pegunungan di Australia,
sehingga ia menjadi
gletser khatulistiwa yang langka. Pulau Papua adalah bagian dari zona tropika yang
lembap, dan banyak tumbuhan hutan hujan
Indomalaya tumbuh lebat melintasi selat-selat yang sempit dari Asia, bercampur dengan flora Australia dan Antarktika.
Gunung Tavurvur di Papua Nugini.
Papua Nugini meliputi sejumlah kawasan
ekologi:
Ekonomi
Port Moresby
Papua Nugini kaya akan sumber daya alam, tetapi eksploitasinya
terkendala oleh rupa buminya yang rumit, tingginya biaya pembangunan
infrastruktur, persoalan perundang-undangan yang serius, dan sistem
status pertanahan yang membuat upaya pengenalan pemilik tanah untuk
tujuan negosiasi perjanjian terhadapnya tetap saja menyisakan masalah.
Pertanian memberikan penghidupan yang penting bagi 85% penduduk.
Cadangan
mineral, meliputi
minyak bumi,
tembaga, dan
emas, menyumbangkan 72% perolehan ekspor. Negara ini juga memiliki industri
kopi yang cukup bernilai.
Mantan Perdana Menteri Sir
Mekere Morauta
berupaya untuk meletakkan kembali kesatuan perlembagaan negara,
memantapkan mata uang kina, meletakkan kembali kemantapan anggaran
nasional, memprivatisasi perusahaan-perusahaan umum yang dirasa cocok,
dan memastikan kelestarian perdamaian Bougainville setelah tercapainya
perjanjian 1997 yang mengakhiri ketegangan kaum separatis Bougainville.
Pemerintah Morauta mencapai kejayaan ketika menarik dukungan
internasional, khususnya mendapat dukungan dari
IMF dan
Bank Dunia demi mengamankan pinjaman bantuan pembangunan. Tantangan yang cukup hebat dihadapi oleh Perdana Menteri Sir
Michael Somare,
termasuk upaya memperkuat kepercayaan penanam modal, melanjutkan upaya
privatisasi aset-aset pemerintah, dan memelihara dukungan dari anggota
Parlemen.
Pada Maret 2006, Komisi PBB untuk Kebijakan Pembangunan menyeru agar
status Papua Nugini sebagai negara berkembang diturunkan menjadi negara
terbelakang karena kemandekan sosial dan ekonomi yang mulur.
[16] Tetapi, sebuah penilaian yang dilakukan
IMF
pada penghujung 2008 menemukan bahwa "paduan antara kebijakan moneter
dan fiskal yang tepat, dan tingginya harga ekspor barang tambang dunia,
telah mendukung mengambangnya pertumbuhan ekonomi dan memantapnya
ekonomi makro terbaru Papua Nugini. Pertumbuhan PDB sejati, pada lebih
dari 6% pada tahun 2007, berlandasan luas dan diharapkan terus menguat
pada 2008."
[17]
Pertanahan
Hanya kira-kira 3% tanah Papua Nugini dimiliki oleh perseorangan;
itupun merupakan pinjaman dari negara untuk masa pakai 99 tahun,
selebihnya adalah milik negara. Secara virtual, tidak ada sebutan untuk
penguasaan/pemilikan yang bebas; kepemilikan yang hanya sedikit itu
secara otomatis dialihkan statusnya menjadi Pinjaman Negara ketika
mereka dipindahtangankan dari pemasok ke pembeli. Tanah yang tidak
dijual ke pihak asing dimiliki oleh pemilik tanah ulayat di bawah
sebutan adat. Sifat yang persis dari
seisin
berupa-rupa dari satu budaya ke budaya lainnya. Banyak penulis yang
menggambarkan tanah sebagai sesuatu yang berada dalam kepemilikan
komunitas dari marga-marga tradisional; tetapi, pengkajian yang lebih
saksama biasanya menunjukkan bahwa bagian terkecil dari kepemilikan
tanah yang tidak dapat dibagi-bagi lagi itu dikuasai oleh kepala/tetua
keluarga besar peseorangan dan anak-cucunya, atau keturunan mereka jika
mereka baru saja meninggal dunia. Inilah kepentingan yang mendesak
karena masalah pembangunan ekonomi mempertimbangkan keanggotaan kelompok
pemilik tanah ulayat dan para pewarisnya. Sengketa antarperusahaan
pertambangan dan kehutanan dengan kelompok pemilik tanah seringkali
terpicu pada hal-hal apakah perusahaan-perusahaan itu memasuki hubungan
ikatan kontrak atas penggunaan tanah dengan pemilik sejatinya. Hak milik
perseorangan — biasanya tanah — tidak dapat ditentukan atas dasar
kehendak; ia hanya dapat diwariskan menurut adat masyarakat secara
turun-temurun.
Demografi
Papua Nugini merupakan salah satu negara paling heterogen di dunia.
Ada ratusan kelompok etnis pribumi di Papua Nugini, sebagian besar di
antaranya dikenal sebagai Orang Papua, yang nenek moyangnya tiba di
Pulau Papua puluhan ribu tahun yang lalu. Banyak suku-suku Papua di
pedalaman yang terpencil masih jarang berhubungan dengan dunia luar.
Yang lainnya termasuk sebagai bangsa Austronesia, nenek moyang mereka
telah tiba di kawasan itu kurang dari empat ribu tahun yang lalu. Ada
juga beberapa orang dari bagian lain dunia yang kini menetap di Papua
Nugini, termasuk Cina
[18],
Eropa, Australia, Filipina, Polinesia, dan Mikronesia. Pada ambang
kemerdekaan Papua pada tahun 1975, ada 40.000 ekspatriat (terutama
Australia dan Cina) di Papua Nugini.
[19]
Papua Nugini memiliki bahasa yang lebih banyak daripada negara lain,
dengan lebih dari 820 bahasa pribumi, mewakili dua belas persen dari
total bahasa di dunia. Bahasa pribumi digolongkan menjadi dua kelompok
besar:
bahasa Austronesia dan non-Austronesia (atau bahasa Papua). Terdapat tiga bahasa resmi di Papua Nugini.
Bahasa Inggris adalah bahasa resmi dan merupakan bahasa pemerintahan dan sistem pendidikan, tetapi tidak banyak digunakan.
Lingua franca utama dari negara ini adalah
bahasa Tok Pisin (umumnya dikenal dalam bahasa Inggris sebagai
New Guinea Pidgin atau
Melanesian Pidgin),
yang memicu banyak perdebatan di Parlemen, banyak informasi kampanye
dan iklan yang disajikan, dan sampai baru-baru ini surat kabar nasional,
Wantok, diterbitkan. Satu-satunya region di mana bahasa Tok Pisin tidak umum digunakan adalah bagian selatan
Region Papua, di mana orang sering menggunakan bahasa resmi ketiga,
Hiri Motu.
Meskipun terletak di Region Papua, Port Moresby memiliki populasi yang
sangat beragam yang menggunakan Tok Pisin sebagai bahasa utama, dan
bahasa Inggris untuk proporsi yang lebih sedikit, dengan Motu diucapkan
sebagai bahasa asli di desa-desa terpencil. Dengan rata-rata hanya 7.000
bahasa per penutur, Papua Nugini memiliki kepadatan bahasa yang lebih
besar daripada bahasa bangsa lain di bumi, kecuali
Vanuatu.
Kesehatan
Pada tahun 2004, pengeluaran publik senilai 3% dari PDB, sedangkan pengeluaran swasta senilai 0,6% dari PDB.
[20]
Papua Nugini memiliki insiden HIV dan AIDS tertinggi di kawasan Pasifik
dan merupakan negara keempat di Asia Pasifik yang memenuhi kriteria
wabah HIV/AIDS yang diperumum.
[21]
Rendahnya kepedulian terhadap HIV/AIDS adalah masalah pokok, khususnya
di pedesaan. Pada awal dasawarsa 2000-an, hanya ada 5 dokter per 100.000
penduduk.
[22]
Agama
Pengadilan dan pemerintah menegakkan hak konstitusional untuk
kebebasan berbicara, berpikir, dan berkeyakinan, dan tidak ada
undang-undang atau peraturan lain yang membatasi hak-hak tersebut,
meskipun Sir Arnold Amet, yang pernah menjadi Ketua Majelis Hakim Papua
Nugini dan seorang pendukung nyata
Gereja Pentakosta, sering mendesak parlemen untuk memperhatikan kegiatan umat
Islam di negara ini.
Sensus tahun 2000 menunjukkan 96.4% penduduk adalah jemaat
Gereja Kristen;
tetapi, banyak di antaranya yang memadukan keyakinan Kekristenan itu
dengan beberapa adat asli pra-Kristen. Persentase sensus yang dimaksud
adalah:
- Gereja Katolik Roma (27,0%)
- Gereja Lutheran Injili Papua Nugini (19,5%)
- Gereja Bersatu (11,5%)
- Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (10,0%)
- Gereja Pentakosta (8,6%)
- Aliansi Evangelikal (5,2%)
- Komuni Anglikan Papua Nugini (3,2%)
- Anggota Gereja Tuhan Internasional (2,0%)
- Gereja Baptis (0,5%)
- Gereja-Gereja Kristus (0,4%)
- Saksi-Saksi Yehuwa (0,3%)
- Bala Keselamatan (0,2%)
- Kristen lainnya (8,0%)
Agama minoritas meliputi
Baha'i (15.000 orang atau 0,3%), sedangkan pengikut
Islam
berjumlah kira-kira 1.000-2.000 orang atau 0,04%, (terutama penduduk
asing dari Afrika dan Asia Tenggara tetapi ada juga orang Papua Nugini
yang pindah agama di kota-kota kecil). Gereja Kristen non-tradisional
dan kelompok agama non-Kristen cukup aktif di negara ini. Dewan Gereja
Papua Nugini telah menyatakan bahwa baik penyebar agama
Islam maupun
Konghucu adalah aktif, dan kegiatan penyebaran agama dari luar negeri pada umumnya tinggi.
Agama tradisional, seperti
Korowai, seringkali
animisme. Beberapa juga cenderung memiliki unsur
penyembahan leluhur,
meskipun pada umumnya adalah dugaan yang memberikan keanekaragaman yang
ekstrem di masyarakat Melanesia. Adalah lazim di antara suku-suku
tradisional berupa keyakinan terhadap
masalai, atau roh jahat, yang dipersalahkan sebagai "meracuni" rakyat, menyebabkan malapetaka dan maut, dan praktik
Puri Puri di dataran tinggi.
[23][24]
Pendidikan
Masih banyak penduduk di negara ini yang belum
melek aksara.
[20] Particularly women are affected.
[20] Ada banyak lembaga pendidikan di negara ini yang dikelola oleh gereja.
[25] Ini termasuk 500 sekolah
Gereja Luther Injili Papua Nugini.
[26]
Papua Nugini punya enam universitas yang terpisah dari lembaga-lembaga
pendidikan tersier lainnya. Dua universitas yang didirikan adalah
Universitas Papua Nugini yang berbasis di
Distrik Ibukota Nasional,
[27] dan
Universitas Teknologi Papua Nugini yang berbasis di luar
Lae, di Provinsi
Morobe.
Empat universitas lainnya yang dulunya disebut
college,
didirikan baru-baru ini setelah memperoleh pengakuan pemerintah.
Universitas tersebut adalah Universitas Goroka di Provinsi Pegunungan
Timur, Universitas Firman Tuhan (dijalankan oleh Gereja Katolik) di
Provinsi Madang, Universitas Pertanian Vudal di Provinsi Britania Baru
Timur, dan Universitas Advent Pasifik (dijalankan oleh
Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh) di Distrik Ibukota Nasional.
Transportasi
Transportasi di Papua Nugini sangat dibatasi oleh kontur yang bergunung-gunung.
Port Moresby
tidak terhubung dengan kota-kota besar lainnya melalui jalan darat, dan
banyak kampung yang berjauhan hanya dapat dicapai melalui pesawat
perintis atau bahkan jalan kaki. Hasilnya, perjalanan lewat udara adalah
modus transportasi yang paling penting. Papua Nugini punya 578 lapangan
terbang perintis, sebagian besarnya tidak dilapisi pengeras.
[28]
Lihat pula
-
-
-
-
Masyarakat pedesaan di Papua Nugini
Catatan
- ^ Perserikatan
Bangsa-Bangsa, Departemen Ekonomi dan Urusan Sosial Bagian Kependudukan
(2009). Prospektus Penduduk Dunia, Tabel A.1. revisi 2008. [1] Diakses pada 2009-08-28.
- ^ a b c d "Papua New Guinea". International Monetary Fund. Diakses 2009-10-01.
- ^ "World Bank data on urbanisation". World Development Indicators. World Bank. 2005. Diakses 2005-07-15.
- ^ Gelineau, Kristen (2009-03-26). "Spiders and frogs identified among 50 new species". The Independent. Diakses 2009-03-26.
- ^ "Constitution of Independent State of Papua New Guinea (consol. to amendment #22)". Pacific Islands Legal Information Institute. Diakses 2005-07-16.
- ^ Lynne Armitage. "Customary Land Tenure in Papua New Guinea: Status and Prospects" (PDF). Queensland University of Technology. Diakses 2005-07-15.
- ^ Indeks Pembangunan Manusia, Table 3: Human and income poverty, halaman 35. Diakses pada 1 Juni 2009
- ^ Swaddling (1996) p. 282
- ^ Swaddling
(1996) "Pranala-pranala perdagangan dan klaim nominal Sultan Seram
terhadap Pulau Papua menjadi asas hukum bagi klaim Nederland terhadap
Papua bagian Barat dan pada akhirnya juga Indonesia terhadap Papua
bagian Barat"
- ^ "Mengenang Perang di Nugini". Australian War Memorial.
- ^ Misalnya, Creditors Remedies Act (Papua), Bab 47 dari Revised Laws of Papua New Guinea.
- ^ "Penjarah ditembak mati di tengah-tengah kerusuhan anti-Cina di Papua Nugini". The Australian. 23 Mei 2009.
- ^ "Overseas and under siege". The Economist. 11 Agustus 2009.
- ^ Bradford, Sarah (1997). Elizabeth: A Biography of Britain's Queen. Riverhead Books. ISBN 1-57322-600-9.
- ^ Konstitusi
Papua Nugii mendaftarkan 19 provinsi pada saat kemerdekaannya. Beberapa
provinsi mengubah namanya; perubahan itu kurang terkesan formal dan
tanpa perubahan konstitusi, meskipun "Oro," misalnya, digunakan secara
umum untuk merujuk provinsi itu.
- ^ "Review of the status of least-developed countries" (PDF). Overcoming economic vulnerability and creating employment. Committee for Development Policy. 2006-03-20. hlm. 29. Diakses 2008-12-24.
- ^ http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2008/pr08107.htm "Pernyataan Misi IMF pada Simpulan Kunjungan Duta ke Papua Nugini"
- ^ "Orang Cina menjadi sasaran di dalam kerusuhan di Papua Nugini - laporan". News.com.au. 15 Mei 2009.
- ^ "Papua New Guinea". Encyclopædia Britannica Online.
- ^ a b c http://hdrstats.undp.org/en/countries/data_sheets/cty_ds_PNG.html
- ^ "HIV/AIDS in Papua New Guinea". Australia's Aid Program (AusAID). Diakses 2005-12-16.
- ^ http://hdrstats.undp.org/en/countries/data_sheets/cty_ds_PNG.html
- ^ "Amazon.com listing for the "Four Corners: A Journey into the Heart of Papua New Guinea"".
- ^ Salak, Kira. "Nonfiction book "Four Corners: A Journey into the Heart of Papua New Guinea"".
- ^ "Kichte-in-not.de". Kirche-in-not.de. Diakses 2010-06-27.
- ^ "NMZ-mission.de". NMZ-mission.de. Diakses 2010-06-27.
- ^ Alfred Vahau, IT Services (2007-01-05). "University of Papua New Guinea". Upng.ac.pg. Diakses 2010-06-27.
- ^ "Papua New Guinea". The World Factbook. Central Intelligence Agency. Diakses 2007-12-13.
Referensi
- Swadling, Pamela (1996). Plumes from Paradise. Papua New Guinea National Museum. ISBN 9980-85-103-1.
Pranala luar
Artikel utama untuk bagian ini adalah: 
